Pengaruh UU No.36/1999 Terhadap Dinamika Telekomunikasi Seluler Indonesia

December 31, 2008

Dalam sebuah negara, apapun bentuk negara tersebut, mempunyai aturan yang digunakan untuk mengatur rakyat atau lazim disebut sebagai hukum. Berkaitan dengan fungsi hukum, maka hukum memiliki sifat fleksibel, dalam artian mengikuti kondisi masyarakat yang terus berkembang. Perkembangan hukum ini bertujuan agar segala aturan yang ditetapkan dapat berlaku secara optimal. Salah satu perkembangan hukum yang paling luar biasa diakhir abad 20 terjadi pada dunia telekomunikasi. Perkembangan ini dimulai dengan ditemukannya telepon yang berkembang menjadi telepon seluler. Setelah muncul telepon seluler, dunia telekomunikasi semakin cepat perkembangannya. Perkembangan ini terkait dengan semakin canggihnya telepon seluler dan sarana pendukungnya. Perkembangan tersebut menuntut pemerintah untuk menetapkan pembatasan. Cara untuk menetapkan pembatasan adalah dengan menciptakan regulasi yang mengatur mengenai hal tersebut. Masalah yang muncul adalah regulator sendiri merupakan salah satu pemain utama dalam dunia telekomunikasi. Sehingga regulator saat itu banyak menetapkan regulasi yang mengguntungkan dirinya sendiri.
Membicarakan telekomunikasi pertama kali di Indonesia sama saja dengan membicarakan PT Telkom. Hal ini dikarenakan, PT Telkom adalah satu-satunya perusahaan yang diberikan wewenang untuk menyelenggarakan telekomunikasi saat itu. Berdirinya PT Telkom sebagai organisasi tunggal membuat PT Telkom seolah-olah memegang monopoli atas jasa telekomunikasi. Hal ini sebenarnya tidak bertentanggan dengan Undang-undang dasar 1945 pasal 33 ayat 2, yang menyatakan bahwa badan-badan usaha yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kamakmuran rakyat. Sedangkan khusus untuk telekomunikasi seluler, pada tahun 1994 PT Satelit Palapa Indonesia (Satelindo) beroperasi sebagai operator GSM pertama di Indonesia dengan mengawali kegiatan bisnisnya di Jakarta dan sekitarnya. Tahun 1995, giliran PT Telkom yang mendirikan operator GSM nasional bersama Satelindo..

Lahirnya Undang-undang Nomor 36 tahun 1999
Tujuh tahun lalu telekomunikasi Indonesia memasuki sejarah baru. Lewat Undang-undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, sektor ini resmi menanggalkan privilege monopolinya untuk segera bertransisi ke era kompetisi. Kompetitor baru pun diundang masuk menjadi operator jaringan maupun jasa di sektor ini. Banyak kalangan merasa lega menyambut lahirnya undang-undang telekomunikasi tersebut. Apalagi tahun itu lahir juga Undang-undang Nomor 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dua undang-undang ini merupakan pintu gerbang dibukanya swastanisasi penyediaan jasa telekomunikasi. Setelah keluarnya regulasi tersebut maka munculah beberapa perusahaan lain yang bergerak di bidang penyediaan jasa telekomunikasi. Perusahaan swasta yang muncul tentu tidak berani bersaing dengan PT Telkom yang telah memberikan jasa telekomunikasai dengan kabel. Perusahaan swasta akan merasa kesulitan mengejar ketertinggalan tersebut. Dengan demikian sebagian besar perusahaan swasta menekuni usaha telekomunikasi sambungan bergerak (mobile), baik berbasis GSM maupun CDMA
Perubahan dalam bidang telekomunikasi Indonesia dengan lahirnya UU No. 36 tahun 1999 mencakup perubahan tentang:
1. Jenis struktur regulasi (dan prosesnya) yang berkaitan dengan pencapaian tujuan sektor telekomunikasi;
2. Besarnya kepemilikan yang berkenaan dengan operator yang sudah ada;
3. Adanya kompetisi di pasar domestik;
4. Aturan khusus dimana perusahaan tadi beroperasi.

Campur tangan asing
Indonesia adalah negara yang memiliki semua potensi untuk menjadi negara besar. Potensi alam dan letak geografis adalah dua unsure penunjang hal tersebut. Akan tetapi, Indonesia samapai saat ini pun masih bersatatus sebagai negara berkembang. Hal tersebut disebabkan kurangnya modal yang diwujudkan dalam bentuk investasi. Sadar akan hal tersebut Pemerintah Indonesia sudah menyiapkan langkah antisipasinya. Pemerintah membuat regulasi yang memungkinkan aliran dana dari luar negeri dapat masuk ke Indonesia. Regualasi pertama adalah Undang-undang nomor 78 tahun 1958 tentang penanaman modal asing. Namun oleh pemerintah saat itu penanaman modal asing dianggap menghisap keuntungan sebanyak-banyaknya dari rakyat Indonesia, serta menghambat jalannya Revolusi Indonesia dalam menyelesaikan tahap nasional demokratis untuk mewujudkan Sosialisme Indonesia berdasarkan Pancasila Oleh karena itu Undang-undang nomor 78 tahun 1958 dicabut dengan Undang-undang nomor 16 tahun 1965. Nampaknya setelah pencabutan tersebut pemerintah merasa pembangunan nasional terhenti sehingga dikeluarkanlah Undang-undang nomor 1 tahun 1976 tentang penanaman modal asing yang kemudian ditambahkan kewengannya terkait pajak dengan undang-undang nomor 11 tahun 1970. dari regulasi itulah investor asing dapat ikut berperan dalam kegiatan investasi di Indonesia termasuk di bindang telekomunikasi.
Perusahaan Telekomunikasi merupakan perusahaan yang potensial untuk berkembang. Modal merupakan unsur yang vital untuk menunjang perkembangan tersebut. Modal ini diperlukan untuk penyediaan peralatan operator, pemesanan frekuensi jaringan, pengadaan SIM card, pengembangan alat dan kawasan pasar sampai dengan pembiayaan iklan tidak cukup menggunakan dana pas-pasan. Modal yang tersedia di dalam negeri jelas tidak mencukupi untuk mengatasi ‘proyek-proyek’ tersebut. Akhirnya modal pun dikucurkan dari luar negeri melalui regulasi yang mengatur tentang penanaman modal asing yang di sebutkan di atas. Adanya regulasi tersebut membuka jalan bagi investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Sektor telekomunikasi menjadi salah satu sector yang banyak mendapatkan invenstasi dari modal asing tersebut. Dengan adanya modal yang cukup maka jaringan yang dibangun semakin luas, sarana pendukung lain juga semakin banyak, semakin banyak fasilitas yang memudahkan pengguna jasa telekomunikasi, dan pastinya biaya yang semakin ringan. Inilah manfaat adanya campur tangan asing terhadap industri telekomunikasi.
Nampaknya telah menjadi sebuah keniscayaan, dimana ada manfaat disitu pula ada masalah. Permasalahan timbul ketika regualasi yang mengatur masukknya modal asing tidak menetapkan batasannya. Kasus yang paling diingat adalah penjualan saham indosat. Saham yang merupakan modal dalam sebuah perseroan terbatas dari Indosat hamper semuanya dikuasai oleh pihak asing. Modal yang dikuasai menunjukkan kepemilikan seseorang atau badan hukum terhadap suatu perusahaan. Sebagai pemilik, seseorang atau badan usaha tentunya dapat mengatur segala hal yang terkait dengan perusahaan tersebut. Penguasaan terhadap perusahaan telekomunikasi membuat sesorang atau badan hukum yang menguasai perusahaan tersebut dapat mengatur segala kebijakan penetapan tarif, mengetahui siapa saja yang menggunakan jasa dari perusahaannya, tau bahkan mengakses semua komunikasi yang terjadi. Jika sudah demikian maka peruasahaan tersebut dipastikan dapat mengambil data dan informasi penting atau mungin mengetahui semua rahasia Negara. Jika semua informasi dalam negeri telah dikuasai asing, mungkin hanya tinggal menunggu waktu untuk melihat Indonesia jatuh ke tangan asing. Perlu diingat siapapun yang menguasai informasi maka dia akan menguasai segalanya. Inilah efek negative dari regulasi yang memberikan peluang tanpa batasan kepada pihak asing.

Saatnya konsumen diuntungkan
Konsumen merupakan obyek dari segala tindakan yang dilakukan perusahaan dan pemerintah terkait telekomunikasi. Ada beberapa hal yang perlu diingat, dahulu untuk mendapatkan nomor seluler pribadi, konsumen harus mengeluarkan uang sampai 1,5 juta rupiah. Namun sekarang harga SIM card relative murah, bahkan banyak yang ‘gratis’, dalam arti harga sebanding dengan pulsa yang didapatkannya. Hal ini terkait dengan prinsip ekonomi kuno, penawaran berbanding terbalik dengan permintaan. Semakin banyak barang yang ditawarkan maka pemintaaanya akan semakin turun. Jika permintaan turun maka harga barang tersebut menjadi semakin murah.
Kedudukan konsumen sebagai obyek dari perkembangan telekomunikasi membuat konsumen hanya memandang dari satu sisi. Konsumen hanya menginginkan adanya sebuah atau beberapa perusahaan telekomunikasi yang menghasilkan prosuk dengan kualitas bagus dengan harga yang murah. Kualitas disini adalah jaringan yang kuat diberbagai tempat, sarana penunjang komunikasi semakin banyak, fasilitas pendukung komunikasi menjadi semakin murah dan hal-hal lain yang menguntungkan kegiatan telekomunikasi mereka. Hal inilah yang memaksa produsen dalam hal ini perusahaan telekomunikasi dan pemerintah berfikir keras. Perusahaan telekomunikasi haruslah berfikir bagaimana menciptakan produk yang berkualitas dengan harga terjangkau yang disertai dengan berbagai sarana pendukung. Pemerintah haruslah berfikir bagaimana menciptakan regulasi yang mengatur telekomunikasi yang memudahkan perusahaan telekomunikasi yang juga tetep membawa keuntungan bagi negara. Akan tetapi fakta dilapangan menyatakan lain. Regulasi yang diciptakan pemerintah khususnya pemerintah daerah terkadang menyulitkan perusahaan telekomunikasi.
Regulasi yang dimaksud adalah regulasi yang terkait dengan pembebanan biaya retribusi tower, pajak/ retribusi line in services serta beban kegiatan isi ulang pulsanya. Bahkan ada daerah yang menurut bahasa operator ingin juga menjadi regulator dengan cara memberikan rekomendasi pemberian izin frekuensi. Pemerintah daerah memang punya kewengan untuk membentuk regulasi untuk menata daerahnya. Regulasi yang ditetapkan pemerintah daerah tidak boleh bertentangan dengan regulasi diatasnya. Hierarkhi peraturan perundang-undangan yang diatur dalam pasal 7 Undang-undang nomor 10 tahun 2004 menempatkan PERDA diurutan terbawah. Akan tetapi yang menjadi masalah disini bukanlah urutan dalam hierarkhi. Masalahnya adalah regulasi yang diciptakan pemerintah daerah ternyatan membatasi perusahaan telekomunikasi. Dampak dari hal tersebut adalah semakin meningkatnya biaya yang akhirnya membuat konsumen harus membayar mahal untuk produk telekomunikasi.
Dengan demikian nampaknya pemerintah harus berfikir ulang dalam menetapkan regulasi. Menetapkan regulasi yang terlalu membatasi akan mempersulit produsen yang akhirnya akan merugikan konsumen. Regulasi yang terlalu bebas juga akan merugikan masyarakat. Perusahaan telekomunikasi akan bertindak tanpa batas sehingga kepentingan masyarakat secara langsung ataupun tidak langsung akan terampas. Langkah yang paling baik untuk mengutungkan konsumen adalah dengan menciptakan sinergi antara perusahaan telekomunikasi dengan pemerintah. Terciptanya sinergitas tesebut akan memudahkan semua pihak. Pemerintah dapat menetapakan regulasi yang menguntungkan semua pihak. Perusahaan telekomunikasi dapat terus berkembang sehingga dihasilkan produk murah yang berkualitas. Masyarakat dapat menerima produk murah yang berkualitas tanpa mengesampingkan kepentingan pengaturan yang dilakukan pemerintah. Inilah puncak keuntungan yang mungkin didapatkan masyarakat dari regulasi yang di tetapkan pemerintah terhadap industri telekomunikasi.

Advertisements

December 29, 2008

dare-to-be-different

Hello world!

December 29, 2008

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!